Bag Min

PENERIMAAN BRIGADIR POLISI T.A. 2011

2011-01-05T08:58:00.006+07:00

PENERIMAAN BRIGADIR POLISI T.A. 2011

PERSYARATAN PENDAFTARAN

KLIK DISINI

Mohon Maaf dan Do'a

2010-10-21T10:26:00.002+07:00

Atas nama pribadi dan Keluarga saya Kompol Suwirno, SH, MSi Kabag Sumda Polres Kuningan, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pimpinan, rekan-rekan dan seluruh anggota jajaran Polres Kuningan yang telah membantu dalam pelaksanaan Walimatusyaffar. Dalam kesempatan ini Kami ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, baik ucapan maupun perbuatan yang mungkin kurang berkenan selama ini. Mohon Do'a nya semoga keberangkatan Kami ke Tanah Suci Makkah Al Mukarramah selalu diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah SWT. Amin.

Labaikallah hummalabaik labaikala syarikalakalabaik

2010-10-21T10:19:00.000+07:00

Kuningan - Alhamdulillah tahun ini 3 anggota Polres Kuningan terpanggil untuk menunaikan ibadah Haji ke Tanah Suci Makah Al Mukarramah, beliau adalah Kompol Suwirno SH, MSi (Kabag Sumda), AKP Iwan Setiawan (Kapolsek Cigugur), SE dan Briptu Supendi (Ba Sat Lantas). Atas Nama Pimpinan dan seluruh Anggota Jajaran Polres Kuningan mengucapkan Selamat Jalan, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan, keselamatan dan kesehatan selama melaksanakan ibadah haji dan keluarga yang ditinggalkan semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin.

PENERIMAAN AKPOL & PPSS 2010

2010-04-01T08:51:00.002+07:00

PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL 03 MEI S.D 07 JUNI 2010
DI JAJARAN POLDA SELURUH INDONESIA

“TIDAK DIPUNGUT BIAYA”

Persyaratan : Klik DISINI

PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL 03 MEI S.D 08 MEI 2010
DI JAJARAN POLDA SELURUH INDONESIA

“TIDAK DIPUNGUT BIAYA”

Klik DISINI untuk diperbesar

PENERIMAAN BRIGADIR POLISI TA. 2010

2010-01-14T08:31:00.000+07:00

PENGUMUMAN

PENERIMAAN BRIGADIR POLISI TA. 2010

tanggal : 15 Januari 2010 s.d. 20 Januari 2010

TEMPAT PENDAFTARAN
SUBBAG DIAPERS BAG DALPERS BIRO PERS POLDA JABAR Jl. Soekarno-Hatta No. 748 Bandung Telp. (022) 7800011-12 PSW 296 / (022) 7811386

Supervisi Kabag Min di Polsek Kramatmulya

2009-07-16T09:52:00.001+07:00

Kabag Min mengecek panel data di Polsek Kramatmulya

TRANSPARANSI REKRUTMEN ANGGOTA POLRI

2009-06-11T13:02:00.010+07:00

Informasi Penerimaan Personil Polri

2009-03-01T10:39:00.012+07:00

PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL 03 MEI S.D 07 JUNI 2010
DI JAJARAN POLDA SELURUH INDONESIA

“TIDAK DIPUNGUT BIAYA”

Persyaratan : Klik DISINI

PENDAFTARAN DIMULAI TANGGAL 03 MEI S.D 08 MEI 2010
DI JAJARAN POLDA SELURUH INDONESIA

“TIDAK DIPUNGUT BIAYA”

Klik DISINI untuk diperbesar

RAT Primkoppol Polres Kuningan

2009-02-19T11:21:00.001+07:00

Kabag Min Polres Kuningan Kompol Suwirno, SH. MSi mengikuti RAT Primkoppol Polres Kuningan yang dilaksanakan hari Kamis (19/2) di Gedung Serbaguna Mapolres Kuningan

Pengajian Kamis-an dan Asmaul Husna

2009-01-09T08:09:00.000+07:00

Kapolres Kuningan memberikan arahan

Pembacaan Surah Yasin

Jamaah pengajian Kamis-an Mesjid Al-Aman Polres Kuningan bersama-sama membaca Surah Yasin dan Asmaul Husna

Upacara Kenaikan Pangkat di Polres Kuningan

2009-01-09T07:51:00.000+07:00

" SELAMAT KEPADA ANGGOTA JAJARAN POLRES KUNINGAN
ATAS KENAIKAN PANGKAT "

Job Discription

2008-12-26T11:22:00.000+07:00

BAGIAN ADMINISTRASI
POLRES KUNINGAN

KOMPOL SUWIRNO, SH. MSi.

KABAG MIN

Bag Min, adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksanan pada Mapolres yang bertugas memberikan bimbingan tehnis atas pelaksanaan fungsi perencanaan dan anggaran, personil, Logistik dan latihan serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut di lingkungan dan yang dipusatkan pada tingkat Mapolres dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok Polres.:

Bag Min dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi, disingkat Kabag Min, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.Dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya meliputi :
- Memberikan bimbingan tehnis atas pelaksanaan fungsi perencanaan dan anggaran, personil, logistik dan latihan pada tingkap Polsek maupun Mapolres.
- Menyusun rencana Program Kerja dan Anggaran Mapolres serta memadukan penyusunan rencana Program Kerja dan Anggaran Mapolres dan Polsek jajarannya
- Memadukan dan mengawasi pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Polres jajarannya
- Menyelenggarakan administrasi anggaran Polres
- Menyelanggarakan administrasi personil
- Menyelenggarakan perawatan personil yang meliputi pembinaan rohani, mental ideologi dan tradisi, pembinaan penyaluran dan penyediaan lapangan kerja.
- Menyelanggarakan latihan antara Fungsi / Satuan, drill pasukan, penataran dan ceramah di lingkungan Polres
- Menyelenggarakan pembinaan administrasi logistik di lingkungan Polres
- Mengumpulkan, dan mengolah dan menyajikan data dan informasi yang menyangkut aspek pembinaan
- Penyusun dan menyiapkan laporan-laporan yang berkenaan dengan fungsi pembinaan
Bag Min Polres dalam melaksanakan tugas kewilayahannya dibantu oleh :

Kasubbag Ren atau Kepala Sub Bagian Perencanaan, yang bertangguing jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Kabag Min Polres
1. Memberikan bimbingan tekhnis atas pelaksanaan fungsi perencanaan dan anggaran di lingkungan Polres.
2. Menyiapkan Rencana Program Kerja dan Anggaran Mapolres.
3. Memadukan Rencana Program Kerja dan Anggaran Polsek-Polsek dalam jajarannya.
4. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan dan penyajian data / informasi baik yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun operasional untuk kepentingan perencanaan Program dan Anggaran.
5. Menyiapkan dan menyusun laporan tentang pelaksanaan Program dan Anggaran serta laporan sesuai dengan fungsinya.
6. Memberikan bimbingan tehnis atas pelaksanaan fungsi perawatan personil dilingkungan Mapolres.
7. Melaksanakan pembinaan rohani, mental, Ideologi dan tradisi / kejuangan pada tingkat Mapolres dan melaksanakan peraturan pembinaan mental di lingkungan Polres
8. Membantu pelaksanaan fungsi penyaluran dan penyediaan lapangan kerja
Kasubbag Pers atau Kepala Sub Bagian Personil yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kabag Min Polres
1. Memberikan bimbingan tehnis atas pelaksanaan fungsi administrasi personil dilingkungan Polres.
2. Membantu pelaksanaan penerimaan personil dan seleksi masuk pendidikan beserta administrasi
3. Melaksanakan administrasi penggunaan yang meliputi penempatan / jabatan, kepangkatan dan pendidikan dilingkungan Polres sesuai dengan kewenangan yang ada.
4. Membantu penyelenggaraan dan pelaksanaan administrasi pengakhiran dinas termasuk pembinaan administrasi purnawirawan / warakawuri dan yatim piatu serta keluarga Polri dilingkungan Polri.
5. Membantu penyelenggaraan dan melaksanakan pembinaan administrasi personil sipil Polri.
6. Melaksanakan administrasi dan dokumentasi personil dalam rangka pengendalian karier.
7. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kasubbag Pers dibantu oleh Baur
Kasubbag Lat atau Kepala Sub Bagian Latihan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kewajibannya kepada Kabag Min Polres
1. Memberikan bimbingan tehnis atas pelaksanaan latihan di lingkungan Polres
2. Merencanakan dan mengatur penyelenggaraan latihan di lingkungan Polres.
3. Melaksanakan latihan yang dipusatkan di tingkat Mapolres.
4. Menyelenggarakan latihan khusus bagi komponen lain dari pelaksanan fungsi kepolisian dan kekuatan penertiban dan peyelamatan masyarakat
5. Melaksanakan pembinaan jasmani di lingkungan Mapolres.
6. Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Kasubbag Lat dibantu oleh Baur
Kasubbag Log adalah unsur pelaksana tugas kewajibannya kepada Kabag Min
1. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi logistik dalam lingkungan Polres dan Polsek
2. Melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan dalam lingkungan Polres dan Polsek
3. Penyiapan dan pendistribusian materil bagi keperluan Mapolres dan Polsek
4. Melaksanakan administrasi penditribusian materil dari tingkat Mapolres ke Polsek-Polsek jajaran
5. Memelihara materil Polres, Polsek dan dipusatkan pada tingkat Polres
6. Pengurusan perbendaharaan materil sesuai perundang-undangan
7. Pengendalian data inventaris dalam lingkungan Polres dan Polsek.

Indonesian National Police

2008-12-26T11:12:00.001+07:00

POLRI - Indonesian National Police

POLRI, the Indonesian National Police, was incorporated into the armed forces in 1964 during the Sukarno era. Under Suharto steps were taken to militarise the Police by means of the National Defence Law of 1982 and the Police Law of 1997. As part of ABRI, the Police Force assumed all aspects of military structure, including ranks, budget, duties and even wage structure. The 1997 Law placed POLRI within the integral command structure of ABRI. On 01 April 1999, POLRI was separated from ABRI, the Indonesian armed forces. Although POLRI has been separated from ABRI, it remains under the jurisdiction of the Defence Minister, General Wiranto.

By 1993 POLRI was responsible for arresting and interrogating suspects, while a special POLRI force was responsible for dealing with street demonstrations. The BRIMOB (Brigade Mobil, Mobile Brigade), the most militarised force in POLRI, was trained to deal with mass demonstrations. Since the May 1998 upheaval, PHH (Pasukan Anti Huru-Hara, Anti Riot Unit) have received special anti-riot training.

Since 1945 Indonesia's National Police organization has been a national force, financed, directed, and organized by the central government. The strength of the national police force in 1992 was around 180,000. Its main duties were to maintain public order and security. Like the other armed services, the police considered themselves to be a social force active in national development, and therefore they participated in the armed services' civic missions.

The commander bore the title of police chief and was the highest ranking uniformed police officer in the nation. He was assisted by a deputy police chief. Police headquarters in Jakarta included a staff and several separate administrative bodies that handled specialized police functions. The police had its own territorial organization made up of seventeen jurisdictions, each of which was known as a Police Regional Command (Polda). Each Polda was administratively subdivided at the district, subdistrict, and village level. Polda Metrojaya, which had responsibility for the metropolitan Jakarta area, was subdivided into precincts, sections, and police posts. It was commonly referred to as the Jakarta Raya Metropolitan Regional Police.

Each Polda had its headquarters in a provincial capital and was assigned police units varying in strength and composition according to the needs dictated by the characteristics of the area. These forces were organized as city police forces or rural units and were under the operational command of the Polda commander, who in turn was directly responsible to national police headquarters. All police elements were charged with supporting the local government in their areas.

Functionally, the police were organized into a number of specialized elements. The largest of these was the uniformed police, which included both the general police, who performed conventional police duties relating to the control and prevention of crime and protection of property, and the traffic police, who patrolled the nation's roadways and supervised the licensing of drivers and the registration of motor vehicles. Also part of the uniformed force were the women police, who specialized in social matters and the welfare of women and children. Elite units of special police were employed to enforce order in terrorist situations beyond the capability of the regular forces. These units were better armed and more mobile than the general police and lived in separate barracks under more rigid discipline. These police wore the same uniform as other police but were distinguished by special badges.

A small unit of Sea and Air Police patrolled the national waters and airspace, providing tactical aid to other elements by regulating traffic, guarding against smuggling and the theft of fish, and supplying transport. The unit was also active in disaster relief. Its equipment included a few helicopters and light airplanes and various small seacraft.

Plainclothes police were assigned primary responsibility for criminal investigations, especially in complex cases or in cases involving several jurisdictions. They also handled forensics, intelligence, security, and the technical aspects of crime fighting, such as fingerprinting and identification.

One of the oldest National Police units was the Mobile Brigade, formed in late 1945. It was originally assigned the tasks of disarming remnants of the Japanese Imperial Army and protecting the chief of state and the capital city. It fought in the revolution, and its troops took part in the military confrontation with Malaysia in the early 1960s and in the conflict in East Timor in the mid-1970s. In 1981 the Mobile Brigade spawned a new unit called the Explosive Ordnance Devices Unit.

In 1992 the Mobile Brigade was essentially a paramilitary organization trained and organized on military lines. It had a strength of about 12,000. The brigade was used primarily as an elite corps for emergencies, aiding in police operations that required units to take quick action. The unit was employed in domestic security and defense operations and was issued special riot-control equipment. Elements of the force were also trained for airborne operations.

Police recruits were volunteers. Applicants were required to have at least a sixth-grade education and to pass a competitive examination. Other qualifications included physical fitness and good moral character. After three years' service as ordinary police, personnel with junior secondary-school diplomas could enter training to become NCOs. Those with three years' experience as NCOs were eligible for further training to enable them to become candidate officers and eventually enter the officer corps. Most higher ranking officers entered the force as graduates of the Police Division of Akabri.

Advanced training in vocational and technical subjects was available for regular police, for NCOs, and for officers. Promotions were often based on performance in advanced education. The Police Command and Staff School offered advanced training to police officers assigned to command units at the subdistrict, district, and Polda level. Training there focused on administration and logistics.

Armed Forces of the Republic of Indonesia

2008-12-26T11:11:00.000+07:00

ABRI - Armed Forces of the Republic of Indonesia

Indonesia's four armed services, collectively termed the Armed Forces of the Republic of Indonesia [ABRI - Angkatan Bersenjata Republik Indonesia], consist of the three military services--the army, navy, and air force--and the police. The effort to forge a united and coherent nation that could accommodate the natural diversity of peoples in the Indonesian archipelago has always been a central theme in the country's history. ABRI plays a role in national society that is perhaps unique in the world. The military establishment in the early 1990s was involved in many affairs of state that elsewhere were not normally associated with military forces and acknowledged as the dominant political institution in the country. The armed forces establishment, led by the dominant branch, the army, has been the country's premier institution since 1966 when, in its own view, it answered the summons of the people and moved to the center stage of national life. Comprising the three military services and the police, the armed forces operated according to dwifungsi, or dual function, a doctrine of their own evolution, under which they undertook a double role as both defenders of the nation and as a social-political force in national development.

To fully understand the role of the armed forces in contemporary Indonesian society, one must understand the absolute priority the government and the military leadership has placed, from the beginning of the New Order, on the importance of internal security to the achievement of national stability. The New Order government, whose military leaders played an important role in 1965 in crushing what was officially described as a communist coup attempt, believed that threats to internal stability were the greatest threats to national security. Having experienced two attempted coups, supposedly communist-inspired, a number of regional separatist struggles, and instability created by radical religious movements, the government had little tolerance for public disorder.

Since the beginning of Suharto's rise to power in 1965, the armed forces accepted and supported the foundation of his regime, namely, the belief that economic and social development was the nation's first priority and that social and political stability was absolutely essential if that goal were to be achieved. The primary mission of the armed forces has therefore been to maintain internal stability. The maintenance of internal security was considered an integral part of national defense itself. Indonesian doctrine considers national defense within the broader context of "national resilience," a concept that stresses the importance of the ideological, political, economic, social, and military strength of the nation. Like dwifungsi, this concept has also legitimized activities of the armed forces in areas not ordinarily considered belonging to the military sphere.

The role of the separate armed services has not changed since 1969, when the heads of the army, navy, and air force were reduced to chiefs of staff. Operational control of almost all their military units was vested in the commander in chief, reducing the headquarters of each military service to the status of administrative organs. Only the police chief continued to exercise operational control over his own personnel.

Communist victories in South Vietnam and Cambodia prompted national authorities to reconsider both the external threat the nation faced and how best to meet it. Consequently, the new minister of defense and security, General Mohammad Jusuf, directed a major upgrading of armed forces military capabilities. This upgrade included increased training and procurement of sufficient equipment and personnel to establish a core of some 100 fully ready combat battalions. Under Jusuf, the armed forces initiated extensive retraining and reorganization programs that culminated in a major reorganization of the armed forces in 1985.

Largely retained intact when split off from HANKAM in 1985, the ABRI staff and its functions remained directly subordinate to the commander in chief, who remained, in turn, directly responsible to the president, also the supreme commander of the armed forces. Under the commander in chief, there was a provision for a deputy, a position that in 1992 was not filled. There were two ABRI chiefs of staff, one for the general staff and one for social-political affairs. The inspector general and the assistant for plans and budget, as well as a number of agencies and institutes, remained directly under the commander in chief. The ABRI chief of general staff directed assistants for communications/electronics, intelligence, logistics, operations, personnel, public security affairs, and territorial affairs, the chief of staff for social-political affairs directed the armed forces' dwifungsi operations in the civilian sector of the government through assistants for nonmilitary workers' affairs and for social-political affairs. The ABRI joint staff supported the headquarters of each of the four services. Staff personnel were drawn from all four services. Police officers served only in positions related to internal security.

SELAMAT DATANG DI BAGIAN ADMINISTARSI

2008-12-26T09:08:00.000+07:00

SELAMAT DATANG DI BAGIAN ADMINISTARSI